UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;
		b.	bahwa di samping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschapij op Aandeelen, Staatsblad 1939:569 jo.717);
		c.	bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas;
		d.	bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
		e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
Mengingat	:	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
	Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
	1.	Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
	2.	Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
	3.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
	4.	Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
	5.	Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
	6.	Perseroan Terbatas adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
	7.	Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
	Pasal 2
	Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.
	Pasal 3
	1.	Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
	2.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :
		a.	persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
		b.	pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
		c.	pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
		d.	pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
	Pasal 4
	Terhadap perseroan berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya Pasal 5 Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
	Pasal 6
	Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
		BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PENDAFTARAN, DAN PENGUMUMAN Bagian Pertama Pendirian Pasal 7
	(1)	Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
	(2)	Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
	(3)	Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
	(4)	Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
	(5)	Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (3), serta ayat (4) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.
	(6)	Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.
	(7)	Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan kuasa.
	Pasal 8
	(1)	Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya :
		a.	nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;
		b.	susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
		c.	nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
	(2)	Akta Pendirian tidak boleh memuat:
		a.	ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;dan
		b.	ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain
	Pasal 9
	(1)	Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan.
	(2)	Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.
	(3)	Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberikan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dala ayat (2).
	Pasal 10
	(1)	Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian.
	(2)	Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekatkan pada Akta Pendirian.
	(3)	Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.
	Pasal 11
	(1)	Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengingat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila:
		a.	perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
		b.	perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari peerjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
		c.	perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
	(2)	Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
	Bagian Kedua Anggaran Dasar Pasal 12
	Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:
	a.	nama dan tempat kedudukan perseroan;
	b.	maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	c.	jangka waktu berdirinya perseroan;
	d.	besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
	e.	jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
	f.	susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
	g.	penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
	h.	tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
	i.	tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
	j.	ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-undang ini.
	Pasal 13
	(1)	Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang:
		a.	telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain; atau
		b.	bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan.
	(2)	Nama perseroan harus didahului dengan perkataan "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT".
	(3)	Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah singkatan "Tbk".
	(4)	Ketentuan mengenai pemakaian nama perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
	Pasal 14
	(1)	Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
	(2)	Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.
	Pasal 15
	(1)	Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
	(2)	Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
		a.	nama perseroan;
		b.	maksud dan tujuan perseroan;
		c.	kegiatan usaha perseroan;
		d.	jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
		e.	besarnya modal dasar;
		f.	pengurangan modal dasar ditempatkan dan disetor; atau sebaliknya.
	(3)	Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 16
	Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
	Pasal 17
	(1)	Perubahan Anggaran Dasar sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan.
	(2)	Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.
	Pasal 18
	Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator.
	Pasal 19
	Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditolak apabila:
	a.	bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar;

b...............